Studi komparaasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam proses kepailitan di Indonesia
| ctrlnum |
19624 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/</relation><title>Studi komparaasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam proses kepailitan di Indonesia</title><creator>Nizar, Muhammad</creator><subject>Hukum Islam</subject><subject>Hukum Perdata</subject><subject>Utang Piutang</subject><description>Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka tentang Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemegang Hak Preferen Dalam Proses Kepailitan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia, bagaimana perspektif hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam proses kepailitan di Indonesia dan bagaimana persamaan dan perbedaan pemegang hak preferen dalam kepailitandi Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya library research (penelitian pustaka). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan cara melakukan pembacaan, kajian text (text reading), menelaah sumber kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam pemegang hak preferen (istimewa) dalam kepailitan ialah seorang pedagang (kreditur) yang mendapati barangnya masih utuh pada pembeli yang pailit, ia mempunyai hak untuk mengambil barang tersebut dari pada kreditur lain. Dalam hukum positif pemegang hak preferen ialah kreditur yang oleh Undang-undang diberikan hak mendahului dari kreditur-kreditur yang lain karena sifat piutangnya. Persamaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia ialah hukum Islam dan hukum positif memberikan hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan utang, hanya saja berbeda istilah. Perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia ialah dasar peraturan pailit (tafli@s) dalam hukum Islam kepailitan terbatas pada perorangan sedangkan dalam hukum postif tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum, seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga. Dalam hukum Islam istilah hak preferen diartikan sebagai hak pedagang (kreditur) untuk mengambil barang dari orang yang jatuh pailit, dalam hukum Islam terdapat kaidah fiqh mendahulukan perkara yang lebih penting dari yang penting dan yang lebih bermanfaat dari yang bermanfaat. Sedangkan dalam dalam hukum positif yang diberi hak perferen oleh Undang-undang antara lain, pekerja yang perusahaannya dinyatakan paiit, utang pajak dan hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian pustaka ini, maka penulis dapat memberikan saran kepada regulator/yang membuat peraturan khusunya Undang-undang tentang kepailitan supaya melakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-undang kepailitan supaya lebih tegas dalam menentukan kreditur yang memiliki hak preferen untuk menghindari sengketa atau perselisihan antara kreditur yang satu dengan yang lain.</description><date>2017-08-09</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/27/Cover.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/2/Abstrak.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/8/Daftar%20Isi.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/33/Bab%201.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/34/Bab%202.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/30/Bab%203.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/31/Bab%204.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/32/Bab%205.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.uinsby.ac.id/19624/9/Daftar%20Pustaka.pdf</identifier><identifier> Nizar, Muhammad (2017) Studi komparaasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam proses kepailitan di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. </identifier><recordID>19624</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Nizar, Muhammad |
| title |
Studi komparaasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam proses kepailitan di Indonesia |
| publishDate |
2017 |
| topic |
Hukum Islam Hukum Perdata Utang Piutang |
| url |
http://digilib.uinsby.ac.id/19624/27/Cover.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/19624/2/Abstrak.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/19624/8/Daftar%20Isi.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/19624/33/Bab%201.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/19624/34/Bab%202.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/19624/30/Bab%203.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/19624/31/Bab%204.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/19624/32/Bab%205.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/19624/9/Daftar%20Pustaka.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/19624/ |
| contents |
Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka tentang Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemegang Hak Preferen Dalam Proses Kepailitan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia, bagaimana perspektif hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam proses kepailitan di Indonesia dan bagaimana persamaan dan perbedaan pemegang hak preferen dalam kepailitandi Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya library research (penelitian pustaka). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan cara melakukan pembacaan, kajian text (text reading), menelaah sumber kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam pemegang hak preferen (istimewa) dalam kepailitan ialah seorang pedagang (kreditur) yang mendapati barangnya masih utuh pada pembeli yang pailit, ia mempunyai hak untuk mengambil barang tersebut dari pada kreditur lain. Dalam hukum positif pemegang hak preferen ialah kreditur yang oleh Undang-undang diberikan hak mendahului dari kreditur-kreditur yang lain karena sifat piutangnya. Persamaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia ialah hukum Islam dan hukum positif memberikan hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan utang, hanya saja berbeda istilah. Perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia ialah dasar peraturan pailit (tafli@s) dalam hukum Islam kepailitan terbatas pada perorangan sedangkan dalam hukum postif tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum, seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga. Dalam hukum Islam istilah hak preferen diartikan sebagai hak pedagang (kreditur) untuk mengambil barang dari orang yang jatuh pailit, dalam hukum Islam terdapat kaidah fiqh mendahulukan perkara yang lebih penting dari yang penting dan yang lebih bermanfaat dari yang bermanfaat. Sedangkan dalam dalam hukum positif yang diberi hak perferen oleh Undang-undang antara lain, pekerja yang perusahaannya dinyatakan paiit, utang pajak dan hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian pustaka ini, maka penulis dapat memberikan saran kepada regulator/yang membuat peraturan khusunya Undang-undang tentang kepailitan supaya melakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-undang kepailitan supaya lebih tegas dalam menentukan kreditur yang memiliki hak preferen untuk menghindari sengketa atau perselisihan antara kreditur yang satu dengan yang lain. |
| id |
IOS2718.19624 |
| institution |
UIN Sunan Ampel Surabaya |
| affiliation |
ptki.onesearch.id |
| institution_id |
285 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya |
| library_id |
456 |
| collection |
Koleksi Digital UIN Sunan Ampel |
| repository_id |
2718 |
| subject_area |
Filsafat Psikologi Teknik Kimia |
| city |
KOTA SURABAYA |
| province |
JAWA TIMUR |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS2718 |
| first_indexed |
2017-11-08T23:09:26Z |
| last_indexed |
2019-06-14T01:29:31Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1765778987722735616 |
| score |
17.538404 |