LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR: 188/94/KPTS/013/2011 DARI PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Main Author: Suzaini, Achmad
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2012
Subjects:
Online Access: http://digilib.uinsby.ac.id/10047/1/Cover.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/10047/2/Bab%201.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/10047/3/Bab%202.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/10047/4/Bab%203.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/10047/5/Bab%204.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/10047/6/Bab%205.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/10047/7/Daftar%20Pustaka.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/10047
Daftar Isi:
  • Penelitian ini dilatarbelakangi atas maraknya sikap diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah. Setelah meletus tindak kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah, pada tanggal 28 Februari 2011 Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Menilik latar belakang tersebut maka penulis mengajukan dua rumusan masalah: pertama bagaimana pandangan konstitusi Indonesia terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)?. Kedua bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)?