AKTA NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MELALUI TELEKONFERENSI
| Main Authors: | ,, Citra Widi Widiyawati, ,, Mulyoto |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
REPERTORIUM
, 2016
|
| Online Access: |
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1022 |
Daftar Isi:
- Abstract This article aims to determine the juridical analysis of the notarial deed in the implementation of the general meeting of shareholders of a limited liability company which is implemented through media teleconference by positive law in Indonesia. This research is a law research doctrinal prescriptive. This research was conducted using the approach of legislation and conceptual approaches. The type of data used is secondary data sources of legal materials. Mechanical collection of legal materials that are used by way of documentation. Sources of legal materials were analyzed by using deductive logic analysis techniques. Regarding the results of research and studies it is known that the minutes of the general meeting of shareholders teleconferencing illegal under Article 16 Paragraph (1) letter m UUJN-P because the notary must be present physically. The vagueness of authority notary to certify electronically pursuant to Article 15 Paragraph( 3 ) of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary resulted notary can not make the deed of an authentic statement of decision in a meeting on the Minutes of the AGM teleconference under hand shaped electronic documents. Keywords: Notary Deed, the General Meeting of Shareholders, Teleconference Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis akta notaris dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui media telekonferensi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data sekunder berupa sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui cara dokumentasi. Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa berita acara rapat umum pemegang saham secara telekonferensi tidak sah menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P dikarenakan notaris harus hadir secara fisik. Ketidakjelasan kewenangan notaris untuk mensertifikasi elektronik berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengakibatkan notaris tidak dapat membuat akta autentik pernyataan keputusan rapat atas Risalah RUPS telekonferensi bawah tangan yang berbentuk dokumen elektronik. Kata Kunci : Akta Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Telekonferensi