Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang dalam perspektif teori keagenan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Main Author: Huntoro, Tan Jimmy Putro
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2013
Subjects:
Online Access: http://repository.wima.ac.id/3160/1/Abstrak.pdf
http://repository.wima.ac.id/3160/2/Bab%201.pdf
http://repository.wima.ac.id/3160/3/Bab%202.pdf
http://repository.wima.ac.id/3160/4/Bab%203.pdf
http://repository.wima.ac.id/3160/5/Bab%204.pdf
http://repository.wima.ac.id/3160/6/Bab%205.pdf
http://repository.wima.ac.id/3160/7/Lampiran.pdf
http://repository.wima.ac.id/3160/
Daftar Isi:
  • Kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Dalam menentukan kebijakan hutang suatu perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan intitusional, dan free cash flow. Oleh karena itu, penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan intitusional, dan free cash flow terhadap kebijakan hutang. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan dan kualitatif berupa kepemilikan intitusional. Data berupa data panel. Sumber data diperoleh dari website BEI dan Indonesian Capital Market Directory yang berupa data sekunder. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2009-2012, dengan total sampel 145 perusahaan. Teknik analisis data digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, sedangkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang dan free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang.