Pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran pasca otonomi daerah (studi pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur 2004-2007)
Main Author: | Singli, Andry Lucky |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2009
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.wima.ac.id/2386/1/Abstrak.pdf http://repository.wima.ac.id/2386/2/Bab%201.pdf http://repository.wima.ac.id/2386/3/Bab%202.pdf http://repository.wima.ac.id/2386/4/Bab%203.pdf http://repository.wima.ac.id/2386/5/Bab%204.pdf http://repository.wima.ac.id/2386/6/Bab%205.pdf http://repository.wima.ac.id/2386/ |
Daftar Isi:
- Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan tersebut menunjukkan kinerja keuangan dari suatu daerah. Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah maka tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dimana termasuk didalamnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan suatu daerah baik atau buruk maka perlu dilakukan analisis. Salah satu teknik yang paling banyak dugunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian, efektivitas, belanja rutin, dan belanja pembagunan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan serta pengangguran pasca otonomi daerah. Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah dan variabel dependen adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran. Obyek penelitian ini adalah kabupaten/kota yang berada di provinsi Jawa Timur beserta laporan realisasi APBD periode 2004-2007. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 sampel yang terdiri dari 26 kabupaten dan 9 kota. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari website departemen keuangan dan Biro Pusat Statistik. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa rasio kemandirian dan rasio belanja pembangunan secara parsial tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan serta rasio belanja rutin dan belanja pembangunan tidak mempengaruhi secara parsial terhadap tingkat pengangguran.