Daftar Isi:
  • 1945, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Terbatasnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang layak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan tingginya persalinan di rumah dan ditolong oleh dukun. Keadaan ini memicu tingginya kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi NTT, hendak menjamin hak ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang layak dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi NTT. Setelah gerakan ini dilaksanakan, jumlah persalinan di Puskesmas meningkat, kematian ibu menurun, namun pola penurunannya tidak signifikan, sedangkan jumlah kematian bayi justru meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Peraturan Gubernur tersebut, implementasianya, dan hambatan yang dihadapi di Kabupaten Ngada dalam menjamin hak kesehatan ibu dan anak terutama hak akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi di lapangan menggunakan metode analisis kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.