Lihat Juga

• PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN DAN FUNGSI KEPALA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 DI DAERAH TINGKAT II JEPARA
  oleh: Herlambang, Tri Gunanto
  Terbitan: (1998)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN) STUDI KASUS LSM PERISAI SEMARANG
  oleh: Setianingrum, Sari
  Terbitan: (2009)
• PERCERAIAN MENURUT AGAMA ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GAYAMSARI KOTAMADYA SEMARANG
  oleh: Widyawati, Rina
  Terbitan: (2000)
• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN JEPARA
  oleh: Nurbeni, -
  Terbitan: (1995)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG AKAN MEMBENTUK SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (STUDI KASUS PADA PT. SINAR AMARIL FACTORY SEMARANG DAN PT. SINAR PUSPITA ABADI BATANG)
  oleh: Kristiantoro, Abigael Stevani
  Terbitan: (2018)