PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PELIMPAHAN WEWENANG DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL
Daftar Isi:
- Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dan strategis dalam penurunan angka kematian ibu. Pencegahan kematian dan kesakitan ibu merupakan alasan utama diperlukannya pelayanan keluarga berencana. Bidan dapat menerima pelimpahan wewenang dari dokter untuk melakukan tindakan medis dalam pelayanan keluarga berencana. Namun, permasalahan hukum dapat timbul jika tindakan medis yang dilakukan oleh bidan sebagai pelimpahan wewenang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar prosedur operasional akibat dari tidak ada pengawasan dari dokter, yang dapat menimbulkan kerugian kesehatan bagi pengguna pelayanan keluarga berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan keluarga berencana serta mengkaji faktor penghambat dan pendukung perlindungan hukum bagi bidan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber dan responden, sedangkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Analisa data secara kualitatif dan disajikan dengan narasi, tabel dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Kabupaten Kendal sudah dilaksanakan, semua bidan sudah mendapatkan perlindungan preventif berupa STRB, SIPB, sertifikat CTU, SPO, dan surat pelimpahan wewenang. Namun, surat pelimpahan wewenang yang diberikan kepada bidan belum sesuai dengan prosedur karena 100 % surat pelimpahan wewenang tidak ada masa berlakunya dan 30 % surat pelimpahan wewenang yang tidak tersosialisasikan dan terdistribusikan. Faktor penghambat perlindungan hukum yaitu dari sisi yuridis dan sisi teknis. Faktor pendukung perlindungan hukum yaitu dari sisi teknis dan sisi sosiologis