Daftar Isi:
  • Peran Dinas Kesehatan, ditinjau dan segi hukum terbagi dalam dua bentuk yakni: peran imperatif yaitu peran wajib yang memuat peran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan terhadap tenaga Surveillans Epidemi%gi. dan peran fakultatif adalah tidak harus memuat peran pengembangan mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiofgis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan untuk memperoleh data primer dan studi pusta ka untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga Surveillans Epidemi%gi, salah satu tenaga profesional, yang mendapat amanat dari Peraturan Da erah Nomor 5 Tahun 20 10 sebagai pengendari penya kit DBD, belum dapat melakukan perannya secara optimal baik ditinjau dan fungsi huku m, segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, maupun dari segi pelaksanaan. Hal in; dilatarbelakang; oleh beberapa faktor meliputi: Ketenagaan, 'biaya oprasional, belum adan ya peraturan pe laksanaan, dan pera n serta ma syarakat dalam wpa ya pengendalian oem yang masih rend ah.