KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
| Main Author: | Durani, , |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://e-journal.uajy.ac.id/302/1/0MIH01595.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/302/2/1MIH01595.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/302/3/2MIH01595.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/302/4/3MIH01595.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/302/5/4MIH01595.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/302/6/5MIH01595.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/302/ |
Daftar Isi:
- Beberapa puluh tahun yang lalu hutan di Kabupaten Penajam Paser Utara sangat luas namun apa yang terjadi sekarang hutan hanya tersisa sedikit. Kerusakan hutan yang sedemikian besar disebabkan antara lain oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, penebangan kayu yang berlebihan, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk keperluan pembangunan sektor lain, illegal logging, perambahan hutan, dan kebakaran hutan. Penelitian ini melihat apakah kebijakan yang dibuat pemerintah daerah kabupaten penajam paser utara dapat menyelesaikan masalah illegal logging. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum di kabupaten penajam paser utara saat ini telah memadai dalam rangka pengendalian illegal logging di kabupaten penajam paser utara. Jenis penelitian yang dilakuakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakanUU atau regulasi di tingkan nasional dalam mengatasi permasalahan illegal logging.pemerintah daerah belum mempunyai regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau kebijakan bupati sehingga pengendalian illegal logging belum maksimal. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengendalian illegal logging di Kabupaten Penajam Paser Utara ProvinsiKalimantan Timur adalahsifat Illegal logging,sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinarycrimes),kurangnyaregulasi,rendahnya ratio luas wilayah disbanding jumlahpolisi kehutanan,kurangnyasarana dan prasarana pengamanan hutan,sertaterlibatnyamasyarakat dalamillegal logging. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala-kendala pengendalian illegal logging di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timuradalah perturan hukum, menciptakan pemerintahan yang baik, menjalankan operasi wanalaga, rekrutmen polisi kehutanan, meningkatkan sarana, prasarana dan angaran, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan sosial budaya.