PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TRANSPARANSI PUBLIK, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
Main Author: | Hemar, Angelita |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
, 2022
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://e-journal.uajy.ac.id/28253/1/180424535_Bab%200.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28253/2/180424535_Bab%201.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28253/3/180424535_Bab%202.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28253/4/180424535_Bab%203.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28253/5/180424535_Bab%204.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28253/6/180424535_Bab%205.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28253/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan melihat adanya temuan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dan penggabungan variabelvariabel yang telah digunakan peneliti sebelumnya sehingga peneliti menggabungkan variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, transparansi publik dan ketaatan pada peraturan perundangan pada akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Mimika-Papua Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Responden penelitian ini adalah seluruh Kepala Dinas/Badan/Instansi, Kepala Sub Bagian Keuangan, Sekretaris, Bendahara, Staf, dan/ atau yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran di OPD Kabupaten Mimika dengan jumlah 113 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini secara non-probabilitas dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, variabel transparansi publik dan ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.