Penerbitan Surat Keterangan Lunas yang Menyebabkan Hilangnya Hak Tagih Negara
| Main Author: | Juliyan, Rendy Erianto |
|---|---|
| Format: | Undergraduate thesis PeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
UNKNOWN
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubaya.ac.id/42078/ http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/265097 |
Daftar Isi:
- Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa namun berbanding terbalik dengan pemberantasannya. Proses peradilan kasus korupsi sering kali menguntungkan terhadap pelaku. Kasus korupsi yang terjadi adalah yang dilakukan oleh SAT dengan menyalahgunakan wewenang memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor namun malah didakwa dengan Pasal 2 UU Tipikor yang emperlemah pembuktian terhadap perbuatan SAT dan menyebabkan SAT diputus lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasasi MA. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbuatan SAT yang menerbitkan SKL terhadap SN sehingga menyebabkan kerugian negara dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 3 UU Tipikor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan SAT menutupi fakta bahwa SN melakukan kesalahan dalam menampilkan hutang petani petambak plasma sebagai kredit lancar padahal adalah kredit macet, serta SAT melakukan penghapusbukuan terhadap piutang BDNI milik SN padahal diketahui oleh SAT bahwa terdapat transaksi tidak wajar yang dilakukan BDNI dengan menggunakan dana bantuan BLBI dipasar uang antar bank. Dengan demikian terhadap perbuatan SAT dapat dikenakan pemidanaan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor dan dapat dilakukan upaya hukum karena belum melampaui daluarsa penuntutan pidana.