Kepastian Hukum Perseroan Komanditer Sebagai Subyek yang dapat Memiliki Hak Atas Tanah
| Main Author: | Martiono, Yohanes Halim |
|---|---|
| Format: | Thesis PeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
UNKNOWN
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubaya.ac.id/40238/ http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/262066 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Menteri ATR/KBPN tentang pemberian status Hak Guna Bangunan bagi persekutuan komanditer. Berdasarkan kajian yang dilakukan Surat Edaran Menteri ATR/KBPN tersebut menurut bentuknya adalah surat dinas berupa instruksi kepada instansi vertikal di bawahnya yang berlaku mengikat sebagai peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan. Surat edaran seharusnya hanya berupa naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Akan tetapi, materi/isi dari Surat Edaran Menteri ATR/KBPN No. 2/SE.HT.02.01/VI/2019 tersebut justru berisi norma layaknya peraturan perundang-undangan yang dapat berimplikasi pada konflik norma dengan UUPA. Pengaturan yang demikian bukan objek norma dari surat edaran yang seharusnya dibentuk semata-mata berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri ATR/KBPN. Oleh karena itu, surat edaran tersebut seharusnya dapat dicabut atau dibatalkan.