Analisis Hukum Terkait dengan Kewenangan Gubenur dalam Pengaturan Penataan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dang Angkutan Jalan
| Main Author: | Camelia, Dien Mas Ayu Putri |
|---|---|
| Format: | Undergraduate thesis PeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
UNKNOWN
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubaya.ac.id/40052/ http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/261690 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis konflik hukum karena pada satu sisi melalui UU Pemda dan Perpres Nomor 125 Tahun 2012 memberikan kewenangan kepada Gubernur didasarkan Permen PU 03/PRT/M/2014 untuk melakukan penataan jalan Jatibaru Tanah abang Jakarta Pusat demi pelaku usaha kecil seperti PKL. Namun di sisi lain melalui UU LLAJ tidak memberikan kewenangan kepada Gubernur dalam melakukan penataan ruas jalan karena penataan ruas jalan merupakan urusan pemerintahan yang dialihkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.