Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap MK Pelaku Usaha dalam Memperdagangkan dan Mengedarkan TV Tabung yang Tidak Memiliki Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
| Main Author: | Bethari, Clarinsta Laksmi |
|---|---|
| Format: | Undergraduate thesis PeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
UNKNOWN
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubaya.ac.id/37255/1/PI_1290_Abstrak.pdf http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/257405 http://repository.ubaya.ac.id/37255/ |
Daftar Isi:
- Standardisasi pada produk merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, karena dengan adanya standar dapat memberikan suatu petunjuk yang mengarah kepada suatu kesesuaian dalam penggunaan produk bahkan secara modern akan memberikan suatu kepastian kesesuaian dalam penggunannya. Salah satu barang yang wajib SNI adalah TV Tabung. Dalam hal ini, TV Tabung yang sebelum diedarkan harus melalui proses uji sertifikasi dan dinyatakan telah lulus uji yang telah ditetapkan Pemerintah agar mendapatkan sertifikasi SNI, yang artinya produk tersebut telah memenuhi SNI. Apabila suatu produk tidak memiliki sertifikasi SNI, maka produk tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditepkan dan tidak dapat diedarkan kepada konsumen karena tidak menjamin keamanan, keselamatan maupun kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang memperdagangkan dan mengedarkan TV Tabung tidak memiliki sertifikasi SNI, yang mana TV Tabung merupakan salah satu produk elektronik yang wajib memiliki sertifikasi SNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.