Analisis Yuridis Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
| Main Author: | UTAMA, REKA NURCAHYA |
|---|---|
| Format: | Thesis PeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum UBAYA
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubaya.ac.id/28336/1/MKN_275_Abstrak.pdf http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/242052 http://repository.ubaya.ac.id/28336/ |
Daftar Isi:
- Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi stakeholders, belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan praktik SABH tidak sejalan dengan pengaturan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaan dari SABH telah beberapa kali mengalami perubahan. Fungsi pengesahan akta pendirian Perusahaan Terbatas (PT) melalui SABH dalam praktik dihubungkan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan, hanya untuk memperoleh status badan hukum PT dan belum dilaksanakan sesuai prosedur hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang berwenang menerbitkan keputusan badan hukum PT tidak melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. Praktik SABH ke depan dalam pelaksanaan UUPT untuk dapat lebih mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan, harus ada kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan sehari-hari.