Penilaian Dan Penyajian Biaya Riset Dan Pengembangna Menurut SAK No. 20 Serta Pengaruhnya Terhadap Kewajaran Penyajian Pada Laopran Keuangan PT I Di Malang
| Main Author: | Rosalinda, Wenney |
|---|---|
| Format: | Undergraduate thesis PeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
Fakultas Ekonomi UBAYA
, 1997
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubaya.ac.id/15442/1/AK_706_Abstrak.pdf http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/154114 http://repository.ubaya.ac.id/15442/ |
Daftar Isi:
- Komitmen Indonesia untuk. ikut dalam perdagangan bebas intemasional melalui persetujuan AFTA dan GATT menuntut semua pihak untuk lebih terbu.ka dalam menerima produk dari luar. Persaingan dan perang pasar tidak dapat dihindari lagi. Semakin banyak badan usaha-badan usaha baru yang muncul dengan menawarkan produk-produk yang berkualitas dan lebih unggul. Kompleksitas persaingan yang semakin tajam mendorong badan usaha untuk. berpacu, berinisiatif, dan melakuk.an inovasi produk secara terus menerus guna mencegah kemerosotan dan menjaga existency perusahaan supaya tetap survive {bertahan hidup) terus. Upaya badan usaha untuk. menghadapi masalah tersebut dilakuk.an melalui penelitian-penelitian baik penyempurnaan, perbaikan maupun dalam rangka altematif produk baru melalui program riset dan pengembangan. Karena manfaat kegiatan riset dan pengembangan tidak dapat langsung dinikmati maka badan usaha mengal~ kesulitan dalam mengidentifikasi hubungan yang pasti antara biaya yang telah dikeluarkan untuk. kegiatan riset dan pengembangan dengan pendapatan yang dapat diperoleh pada periode mendatang. Badan usaha melakukan pembebanan biaya riset dan pengembangan pada aktiva lain-lain tanpa melihat hubungan antara biaya dan manfaat keekonomian masa depan. Laporan keuangan pada dasamya adalah alat komunikasi antara badan usaha dan pembaca laporan keuangan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, maupun arus dana suatu badan usaha dalam suatu periode. Laporan keuangan seharusnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia agar tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan putusan ekonomi.