KAJIAN REGULASI PENANAMAN MODAL DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
| Main Authors: | Yabes Marlobi, Yabes Marlobi, Nasution, Bismar, Siregar, Mahmul |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Sumatera Utara
, 2019
|
| Online Access: |
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/25602 https://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/25602/11479 |
Daftar Isi:
- Penerapan pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didukung melalui berbagai kebijakan regulasi yang dibuat dan diterapkan merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim penanaman modal yang baik. Hal ini tidak dapat diabaikan sebab akan mempengaruhi minat para penanam modal agar tertarik menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan dalam skripsi ini ialah mengenai pelayanan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal, dan efektivitas pelayanan terpadu satu pintu terhadap penyerapan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat dekskriptif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field reserach), yakni melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan Potensi, dan Kewilayahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Data terkumpul dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan perubahan yang signifikan dalam proses pelayanan perizinan penanaman modal bagi para calon penanam modal di mana terjadinya kemudahan dan keefektivitasan dalam melakukan penanaman modal. Eksistensi regulasi ini juga didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 yang mempercepat proses pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya regulasi tersebut menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat untuk melakukan penanaman modal di Sumatera Utara yang berakibat pada penyerapan dana penanaman modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Melalui pelaksanaan sistem Online Single Submission yang telah diterapkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang telah terintegrasi secara elektonik semakin mempermudah masyarakat ataupun para calon penanam modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal di pemerintahan Sumatera Utara secara efektif dan efesien tanpa harus memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama. Kata Kunci: Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penanaman Modal, Online Single Submission