Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kota Surabaya
| Main Author: | Dzulfikri, Muhammad Reza; Airlangga University |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Terbitan: |
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2767 |
Daftar Isi:
- AbstrakPPKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan ini juga dilakukan di Kota Surabaya Sehingga perlu adanya sebuah studi ilmiah untuk mengukur implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya. Dalam penelitian, ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Penilaian implementasi menggunakan empat variabel dari George III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sumberdaya manusia terdiri dari elemen pemerintah dan swasta serta membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Sedangkan sumberdaya finansial terdiri dari APBD dan Sumber dana yang sah sesuai undang-udang. Disposisi dalam hal pemahaman masyarakat, masih terdapat masyarakat yang masih belum memahami akan kebijakan PPKM dan disposisi pemberian insetif tidak memberikan dampak yang signifikan. Struktur organisasi dalam hal ini, pemerintah Kota Surabaya membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen yang berada di Kota Surabaya. Simpulan dari penelitian ini adalah, bahwa Implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan optimal. Khususnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PPKM, sehingga Pemerintah Kota Surabaya perlu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan PPKM.Kata Kunci : Implementasi, PPKM Darurat, Covid-19AbstractPPKM is a policy issued by the government to reduce the spread of Covid-19 in Indonesia. The implementation of this policy is also carried out in the city of Surabaya so that there is a need for a scientific study to measure the implementation of the PPKM policy in the city of Surabaya. In this research, the method used is qualitative with data collection using literature studies. Implementation assessment uses four variables from George III, namely communication, resources, disposition and organizational structure. The results of this study indicate that the communication carried out by the Surabaya City government is to disseminate information to the public regarding PPKM policies. Human resources consist of government and private elements and form Tangguh Wani Jogo Suroboyo Village to facilitate community participation. While financial resources consist of APBD and legal sources of funds according to law. Disposition in terms of public understanding, there are still people who still do not understand the PPKM policy and the disposition of giving incentives does not have a significant impact. The organizational structure in this case, the Surabaya City government formed a task force consisting of various elements in the city of Surabaya. The conclusion of this research is that the implementation of the PPKM policy in the city of Surabaya is still not running optimally. Especially in terms of public understanding of PPKM policies, so that the Surabaya City Government needs to cooperate with community leaders in providing an understanding of PPKM policies.Keyword : Implementation, PPKM Darurat, Covid-19 DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.2767