Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali
| Main Author: | Hidayat, Dayat; Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I – Lembaga Administrasi Negara Jl. Kiarapayung KM 4.7, Jatinangor, Sumedang E-mail: kang_dayat@yahoo.com |
|---|---|
| Format: | application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
e-JLAN
, 2013
|
| Online Access: |
http://ejurnal.fisip-untirta.ac.id/index.php/eJLAN/article/view/13 |
Daftar Isi:
- Model pemberdayaan yang diperkenalkan oleh Pemerintah (Pusat) telah banyak digulirkan melalui berbagai kebijakan, terutama melalui program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) yang dilakukan pemerintah pasca krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. Sebagaimana hasil evaluasi dan pengamatan berbagai kalangan termasuk lembaga-lembaga penelitian baik nasional maupun internasional, disinyalir bahwa berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut belum efektif, selain kurang mengena pada sasaran, mekanisme pemberdayaan yang dilakukanpun ternyata dituduh kurang tepat. Makalah ini berupaya menghasilkan rumusan konsep model hipotesis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Daerah. Kegiatan penelitian ini dilakukan di beberapa daerah salah satunya di Kabupaten Badung (Provinsi Bali). Berdasarkan temuan empirik sebagaimana dipaparkan terdahulu, dari keseluruhan program pemberdayaan yang diluncurkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, terdapat program yang berhasil meningkatkan keberdayaan masyarakat, namun di sisi lain terdapat pula program pemberdayaan yang tidak berhasil meningkatkan keberdayaan masyarakat. Secara hipotetik dapat dikatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan di samping ditentukan oleh dimensi struktural masyarakat dan kultural masyarakat, juga ditentukan oleh manajemen pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini, pola manajemen pemberdayaan yang lebih menekankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat nampak lebih berhasil membangkitkan partisipasi ketimbang yang diintroduksikan secara top down Kata Kunci: governance, sinergi, ekonomi kerakyatan