EVALUASI TERHADAP AUDIT KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN PROVINSI RIAU (Studi Kasus pada Audit Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009)

Main Author: Fithri Yanna HS, Yulli
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Yogyakarta State University , 2012
Online Access: http://journal.uny.ac.id/index.php/jkpai/article/view/881
http://journal.uny.ac.id/index.php/jkpai/article/view/881/700
Daftar Isi:
  • EVALUASI TERHADAP AUDIT KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA (BPK RI) PERWAKILAN PROVINSI RIAU(Studi Kasus pada Audit Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riaudi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009)Oleh:Yulli Fithri Yanna HSNIM 09412147003ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar penentuan area kunci, standarpengumpulan dan pengujian bukti/data dan kompetensi auditor dalam pelaksanaan auditkinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru TahunAnggaran 2009. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Untukmenganalisis data kualitatif tersebut digunakan metode analisis data deskriptif dengan teknikkomparatif yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan antara teori denganpelaksanaan audit kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Dinas Pendidikan KotaPekanbaru Tahun Anggaran 2009. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)dalam penentuan area kunci, terdapat satu tahap yaitu pengujian peraturan perundangundanganyang signifikan yang belum dilakukan secara optimal, karena dalammengidentifikasi area kunci belum sepenuhnya dilakukan pengujian sesuai dengan standarpelaksanaan audit kinerja, sehingga menyebabkan adanya kemungkinan masih adanyaperaturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program/kegiatannamun belum teridentifikasi, sehingga memungkinkan adanya alternatif area kunci yangbelum teridentifikasi; (2) Pengumpulan dan pengujian bukti audit telah diterapkan denganbaik sesuai dengan standar pelaksanaan audit kinerja; (3) auditor yang ditugaskan belumseluruhnya memiliki pengalaman yang memadai untuk melakukan audit kinerja dan belumtersedia profil auditor sebagai acuan dalam menyusun tim audit.Kata Kunci: Audit Kinerja, Area Kunci