PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
| Main Authors: | Vitri, Gusni; Program Studi Teknik Sipil Universitas Dharma Andalas, Herman, Hazmal |
|---|---|
| Other Authors: | Penelitian Dosen Pemula Kementerian Ristekdikti |
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Institut Teknologi Padang
, 2018
|
| Online Access: |
https://ejournal.itp.ac.id/index.php/tsipil/article/view/1049 https://ejournal.itp.ac.id/index.php/tsipil/article/view/1049/749 |
Daftar Isi:
- Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Melalui program pemberdayaan, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Di Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakanbeberapa program pemberdayaan masyarakat yaitu Program Dana Desa, Pogram Kotaku, Program Pamsimas, Program Sanimas dan Pisew. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metoda deskriptif. Pengambilan data di lakukan dengan wawancara, FGD, observasi lapangan, dan studi dokumentasi pada Program Pemberdayaan Masyarakat. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di mulai dari tahapan persiapan (penentuan lokasi, sosialisasi, rekrutmen pendamping program, pembentukan LKM dan KSM), tahap perencanaan (penyusunan dokumen RKM/proposal), tahap pelaksanaan pembangunan (pengadaan barang/jasa, perubahan dan serah terima), tahap pasca konstruksi (operasional dan pemeliharaan). Opsi pemilihan jenis infrastuktur yang dapat, lebih banyak pada program dana desa dan pisew, dan paling sedikit pada program pamsimas dan sanimas. Jenis infrastruktur yang bisa di bangun oleh seluruh program adalah grup keairan dan grup pengelolaan limbah. Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program, antara lain : permasalahan tingkat masyarakat, permasalahan konsultan/fasilitator pendamping, permasalahan administrasi, permasalahan pelaksanaan pembangunan (waktu, mutu, biaya).