IMPLEMENTASI SIPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS (STUDI KASUS BPKPD SEBAGAI LEADING SEKTOR PENGGANGARAN)
| Main Authors: | Minta Indah Laoli, Ayler Beniah Ndraha, Yasminar Telaumbanua |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Sam Ratulangi
, 2022
|
| Online Access: |
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/43987 https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/43987/40225 |
Daftar Isi:
- Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, pemerintah daerah harus secara optimal memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam upaya mencapainya maka faktor keuangan menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaannya. Suatu pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu daerah dan hasil pelaksanaannya menjadi ukuran pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Kata Kunci: otonomi, keuangan daerah, sistem informasi.