IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DALAM PROSES PELAYANAN PUBLIK1 (Studi Tentang Proses Pelayanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua)

Main Author: Wanimbo, Dimus
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: JURNAL POLITICO , 2015
Online Access: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/8639
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/8639/8206
Daftar Isi:
  • ABSTRAK.Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang berdasarkan Undang –Undang Nomor 21 tahun 2001 dalam esensinya memiliki tujuan dimana memberikankewenangan bagi rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang dimilikiserta diberi pelimpahan tanggung jawab untuk memajukan, percepatanpembangunan baik dari segi politik ekonomi, budaya, maupun tingkat kesejahteraanmasyarakat. Oleh sebab itu dalam Pendidikan merupakan hal yang sangat pentingbagi setiap orang, warga negara indonesia, Dinas pendidikan ini merupakan parapenyabat yang bekerja dinas pendidikan dan dinas ini harus berperan haktif, dalampelayanan Publik baik dari pendidikan TK SD,SMP,sapai SMA/SMK untuk melayanipara siswa/siswi bakan beberapa banyak yang suda berpendidikan dan berapa banyakyang belum selesai pendidikan dan seorang pemimpin harus mengambil data yangakurat di setiap kampun maupun setiap gedung sekolah yang ada bagi putra putridyang asset kabupaten lanny Jaya dan ini merupakan tugas dari pada pemerintah dinaspendidikanSalah satu tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia adalah bagaimanamemaksimalkan tingkat kesehatan. Karena tingkat kesehatan akan menjadigambaran bagi masyarakat terutama berkaitan dengan usia harapan hidup. Harapanhidup akan menjadi lebih baik apabila terdapat pola hidup sehat. Dinas kesehatanmerupakan penyabat bekerja dinas kesehatan dan dinas ini harus berperan hatifdalam pelayanan public dalam hal pelayanan kesehatan ini merupaka hal yang sangatpentin bagi warga Negara Indonesia, oleh sebab itu pemerintah kabupaten Lannydalam hal dinas kesehatan kabupaten lanny jaya berperan haktif pelayanan rumahsakit umum puskesmas maupun POSYANDU.Kata Kunci : Implementasi, Otonomi Khusus dan Pelayanan Publik