FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA( BPD ) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LESAH KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO
| Main Author: | Mangoto, Karlos |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
JURNAL POLITICO
, 2016
|
| Online Access: |
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/12067 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/12067/11651 |
Daftar Isi:
- ABSTRAKTerbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yangharmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepalapemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakanoleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi danpusat.Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selamaini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaaneksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagaibadan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.Lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politikdemokrasi di masyarakat pedesaaan sebagai pengganti LMD yangmemberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi BadanPermusyaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan Desa LesahKecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan SITARO.Menggunakan metodepenelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itusebenarnya di Desa Lesah ini.Pada fungsi pengawasan BPD dalam menjalankan tugasnya disinipeneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kurang optimal danefektifnya pelaksanaan fungsi BPD Desa Lesah Kecamatan TagulandangKabupaten Kepulauan SITARO. untuk mengatasi permasalahan dan faktorfaktorpenghambat maka perlu dilakukan koordinasi dan meningkatkanbentuk pola kerja sama yang baik antar Pemerintahan desa dan BPD, sehinggakelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalansebagaimana yang diharapkan.Kata Kunci : Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa