Demographic Data Engineering for Determining Poverty, PRONAKIS and IPM an Area (Rekayasa Data Demografi untuk Penentuan Kemiskinan, PRONAKIS dan IPM Suatu Wilayah)

Main Authors: Purwatinintyas, nfn, supriyanto, aji
Format: Article info eksperimen application/pdf application/zip eJournal
Bahasa: ind
Terbitan: Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta , 2016
Subjects:
HDI
Online Access: https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2010201
https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2010201/pdf
https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2010201/1686
https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2010201/1705
Daftar Isi:
  • This study aims to make demographic data collection systems engineering as the basis for determining the selection rate of poverty population, the development of the poverty level, Poverty Reduction Program (PRONAKIS), and calculating the Human Development Index (HDI) in an administrative area. This is motivated because there has not been an integrated information system belonging to the local government in Indonesia is to collect data on population and family are able to provide information about it. The benefits that can be used by local authorities in the region bureaucrats facilitate decision-making to measure and improve the welfare of the community in accordance with the problems that appear in its territory. The method used is action research in implementing a system that has done the analysis and design, with the model-based information systems development life cycle of information systems development. Demographic data used are the data included in the family card (KK) coupled with indicators of income. The result is information-based poverty indicators BPS and BAPPEDA, PRONAKIS, and HDI trends of each period in an area.Studi ini bertujuan untuk melakukan rekayasa sistem pendataan demografi sebagai dasar untuk menentukan seleksi tingkat kemiskinan penduduk, perkembangan tingkat kemiskinan, Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONAKIS), dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu wilayah administrasi pemerintahan. Hal ini dilatarbelakangi karena selama ini belum ada sebuah sistem informasi terintegrasi milik pemerintah daerah di Indonesia yang melakukan pendataan penduduk dan keluarga yang mampu memberikan informasi tentang hal tersebut. Manfaatnya agar dapat digunakan oleh pejabat birokrat wilayah setempat dalam mempermudah pengambilan keputusan untuk mengukur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang mucul di wilayahnya. Metode yang digunakan adalah action research dalam melakukan implementasi sistem yang telah dilakukan analisis dan desain, dengan model pengembangan sistem informasi berbasis siklus hidup pengembangan sistem informasi. Data demografi yang digunakan adalah data yang tercantum dalam kartu keluarga (KK) ditambah dengan indikator pendapatan. Hasilnya berupa informasi kemiskinan berdasarkan indikator BPS dan BAPPEDA, PRONAKIS, dan trend IPM tiap periode di suatu wilayah.