OPTIMALISASI PEMBANGUNAN NEGARA MELALUI RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN (STUDI KASUS KONTRAK KARYA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA)
| Main Authors: | Afifiana, Fikriya, Abiyoga, I Made Dwi |
|---|---|
| Format: | Article eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
[ 14 ] JURNAL RETRIEVAL
, 2014
|
| Online Access: |
http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jrv/article/view/4016 |
Daftar Isi:
- Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi melimpah yang dikuasai oleh negara yang tidak boleh dilepaskan dari tujuan utama yaitu demi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat yang tercermin dalam pasal 33 UUD 1945. Potensi tambang Indonesia berada di posisi nomor enam terkaya di dunia. Namun dari segi perhatian mengenai kebijakan pertambangan, Indonesia nomor dua paling bawah di dunia. UU Nomor 4 Tahun 2009 ten tang Pertambangan Mineral dan Batu Bara merubah sistem legalitas usaha pertambangan dari Sistem Kontrak (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan, SIPD, SIPR) menjadi Sistem Perizinan (IUP, IUPR, IUPK). Menindaklanjuti hal tersebut tercetuslah sebuah konsep renegosisasi kontrak karya pertambangan yang ada di Indonesia. Lambatnya proses renegosiasi yang berlangsung selama ini masih terhambat oleh satu atau beberapa dari butir poin penting yang menjadi tarik ulur antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan tambang pemegang kontrak. Perusahaan asing PT Newmont Nusa Tenggara, anak usaha Newmont Mining Corporation, satu dari lima perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia terikat sistem kontrak karya dengan pemerintah Indonesia sejak tanggal 6 November 1986. Pemerintah telah melakukan usaha renegosiasi terhadap PT. Newmont Nusa Tenggara. Tindakan renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan ex-tra-deal negotiation. Analisis dalam tulisan ini terdapat dua poin utama dalam hal renegosiasi kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah yang perlu dikaji mendalam untuk dapat mengoptimalkan pendapatan negara demi kemakmuran rakyat, antara lain: usaha pemurnian dalam negeri dan peningkatan royalti.Dengan telpenuhinya setidaknya dua poin dari renegosisasi kontrak karya tersebut diharapkan ke depannya pembangunan Indonesia melalui penerapan pengolahan mineral dalam negeri dan peningkatan royalti untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor sumber daya alam (minerba) dapat meningkatkan indikator pembangunan nasional untuk saat ini dan di masa yang akan datang. kat a kunci: pembangunan, renegosiasi, kon-trak karya