Pengangkatan wakil menteri sebagai bentuk pelaksanaan wewenang presiden dalam mengangkat pejabat = The appointment of vice ministers as an implementation of presidential power in apointing public officials
| Main Author: | Christopher Tobing, author |
|---|---|
| Format: | Bachelors Doctoral |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20312979-S43672-Pergeseran melawan.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br>Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil adalah wewenang mengangkat pejabat publik. Wewenang ini termasuk dalam bidang wewenang administrasi yang disebut juga sebagai hak prerogatif Presiden. Wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Wewenang ini telah mengalami pembatasan setelah perubahan UUD 1945 sebagai akibat semakin dianutnya teori pemisahan kekuasaan pada UUD 1945. Presiden tidak dapat lagi dengan leluasa mengangkat pejabat publik tanpa melibatkan lembaga legislatif (DPR). Skripsi ini akan secara khusus membahas mengenai pengangkatan jabatan Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit pada Pasal 17 UUD 1945, bukan berarti bahwa jabatan Wakil Menteri ini inkonstitusional sehingga Presiden tidak dapat membentuk jabatan Wakil Menteri ini. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, jabatan Wakil Menteri tidak inkonstitusional sehingga jabatan Wakil Menteri tersebut dapat dibentuk. Putusan ini juga memperkuat wewenang Presiden dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri. <hr> <b>Abstract</b><br> One of the Presidential power as Head of Government in presidential system is power to appointing public official. This power is part of administrative power which is also known as President prerogative. This power is attached to the President as part of the power of government mentioned in the article 4 paragraph (1) Indonesia constitution. This power has experienced restrictions after the change of constitution as a result of the embrace of the theory of separation of powers in Indonesia constitution. President can no longer freely appoint public officials without involving the legislature (the House of Representatives). This thesis will in particular discuss the appointment of the position of Vice Minister. The position of Vice Minister, although not explicitly mentioned in Article 17 Indonesia constitution, not mean that the position of Vice Minister of this unconstitutional, so the President can not establish the position of Vice Minister. Based on the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-IX/2011, the position of Vice Minister not unconstitutional so that the position of Vice Minister can be formed. This ruling also strengthens the power of the President in appointing the position of Vice Minister.