Diplomasi Timor-Timor pada masa pemerintahan Habibie
| Main Authors: | Lebelauw, Abraham Franky Izaak, author, Add author: Kusnanto Anggoro, supervisor, Add author: Bantarto Bandoro, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
, 2000
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lontar.ui.ac.id/detail?id=71582 |
Daftar Isi:
- Pergantian Presiden Indonesia di tahun 1998 membawa dampak bagi negosiasi penyelesaian konflik Timor-Timur. Pergantian pucuk pimpinan negara itu, juga berakibat berubahnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam negosiasi penyelesaian konflik Timor-Timur. Kalau pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, integrasi merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar lagi maka pada zaman pemerintahan Habibie, hal tersebut berubah total. <br /> <br /> Pada zaman Presiden Soeharto, posisi dasar Indonesia terhadap Portugal tidak pernah berubah, namun dalam hal-hal tertentu seperti akses untuk orang lain atau pihak luar ke Timor-Timur tidak dapat dipungkiri telah mengalami banyak pergeseran. Begitu juga halnya dengan pendekatan diplomasi pemerintah RI dalam perundingan. Yang tetap konstan adalah posisi propinsi Timor-Timur yang menjadi bagian dari Indonesia dan posisi Republik Indonesia terhadap Portugal dalam negosiasi penyelesaian konflik Timor-Timur. Keempat faktor inilah yang menjadi tolak ukur tesis ini. <br /> <br /> Opsi pertama yaitu memberi status khusus dengan otonomi luas kepada Timor-Timur, yang dilanjutkan dengan opsi kedua yaitu mengusulkan kepada SU MPR agar Timor-Timur dapat berpisah secara baik-baik dan terhormat dari Indonesia, merupakan output pemerintah Habibie dalam menanggapi dan mengolah input yang masuk ke dalam sistem politiknya, serta adalah logis mengingat berubahnya isu-isu di tatanan internasional, tekanan yang berbeda yang diterimanya, serta latar belakang Presiden Habibie sendiri yang jelas berbeda dengan Presiden Soeharto. <br /> <br /> <br />