Pengaruh klientelisme terhadap kebijakan publik: studi kasus penataan kawasan Jatibaru Raya Tanah Abang Tahun 2017-2018 = The Influence of clientelism on public policy: case study arrangement of Jatibaru Raya Tanah Abang 2017-2018
| Main Authors: | Pungky Octa Wijaya, author, Add author: Dirga Ardiansa, supervisor, Add author: Gultom, Samuel, examiner |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20482510 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Penelitian ini menjelaskan pengaruh klientelisme terhadap kebijakan publik. Suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari proses strategi politik masa kampanye pemilu, hal tersebut menjadi konsekuensi atas transaksi yang dilakukan antara kandidat dan voters. Dalam riset ini menjelaskan hubungan klientelisme Anies Baswedan dan PKL Jatibaru Raya yang dihubungkan Haji Lulung serta pengaruhnya terhadap kebijakan penataan kawasan Tanah Abang. Keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang kebijakan penataan kawasan Tanah Abang merupakan manifestasi atas transaksi politik saat pilkada, kebijakan tersebut berupa menata PKL dengan menutup dan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan Jalan Jatibaru Raya. Konsep demikian merupakan usul dari Haji Lulung sebagai tokoh masyarakat Tanah Abang pada saat Anies Baswedan baru saja duduk di kursi jabatan gubernur pada Oktober 2017. Kebijakan ini terdapat beberapa mal administrasi dan berjalan parsial, serta identik dengan bias partisan. Dalam pemenangan pilkada Haji Lulung memiliki peran menggerakkan jaringan organisasi PPM sebagai mesin politik pemenangan Anies Baswedan di kawasan Jatibaru Tanah Abang. Organisasi PPM ini melakukan sosialisasi dari PKL Jatibaru dan warga ke warga untuk memenangkan Anies. Penelitian ini mengungkapkan bahwa klientelisme dapat bersifat abu-abu karena transaksi yang dilakukan termanifestasi dalam program dan tidak selalu ditunaikan dalam masa kampanye, dalam kebijakan ini pula sumber daya yang di diberikan adalah kesempatan berdagang yaitu dengan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> This research explains about the influence of clientelism on public policy. A public policy cannot be separated from political strategy during the election campaign, it becomes a consequence of transaction during election between candidate and voters. This research explains about clientelism relationship between Anies Baswedan and PKL Jatibaru, also Haji Lulung as a broker also its implication on the arrangement of Jatibaru Tanah Abang. Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 is manifestation of political transactions during the elections, the policy is about arranged street vendors (PKL) on the Jatibaru Raya street by closed it from vehicles. This concept of public policy proposed by Haji Lulung as a Tanah Abangs public figure community leader when Anies Baswedan in office October 2017. This policy has some maladministration, partial and partisan bias. At campaign phase, Haji lulung has mobilize his network, such as PPM Organization as the political machine to winning Anies Baswedan in the Jatibaru area of Tanah Abang. this research reveals that clientelism can be on the grey spectrum because transaction carried out is manifested in the program and not always executed during the campaign period, in this policy, also the resource for the voters by providing street vendors (PKL) opportunities for trade in Jatibaru Raya street. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques