Pelanggaran terhadap kewajiban notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa yang penghadapnya tidak mengerti bahasa dalam akta (analisis putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 14/PDT/2013/PT.DPS) = Violations of notaries obligations in writing deed of lease agreement for appearers with no knowledge on the language used in the deed an analysis into the Denpasar high court decision No 14/PDT/2013/PT/DPS) / Wulan Yussilya
| Main Author: | Wulan Yussilya, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20432934-T46358-Wulan Yussilya.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam praktek terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa yang penghadapnya tidak mengeti bahasa dalam akta yaitu tidak menerjemahkan atau menjelaskan isi akta kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap sebelum penandatanganan akta dan tidak pula menggunakan penerjemah resmi. Dalam hal ini Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PDT/2013 terkait pelanggaran kewajiban notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis penulis adalah kewajiban Notaris terhadap penghadap yang tidak mengerti bahasa dalam akta berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta ke dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap sebelum penandatanganan akta. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, maka Notaris dapat meminta bantuan seorang penerjemah resmi. Terkait penerjemahan atau penjelasan isi akta tersebut harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Atas pelanggaran kewajiban Notaris tersebut, Notaris dapat dimintapertanggungjawaban terkait akta yang dibuatnya berupa sanksi perdata. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan Nompr 14/PDT/2013/PT.DPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat akta perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> In carrying out their duties, notaries must meet the various provisions in the Law on Notary. In practice, there are violations committed by notaries in writing deed of lease agreement for appearers who do not understand the language used in the deed. The violations include a failure to provide an explanation of the deed contents in a language understood by the appearers prior to the signing, and a failure to provide the appearers with a copy of deed translated by sworn translators. Related to such violation of notaries, the author was interested in analyzing the Denpasar High Court Decision No. 14/Pdt/2013/PT.DPS. This study is normative-juridical whose research typology is descriptive-analytical using secondary data. The result of the analysis showed that there was a violation of notaries obligations to the appearers who do not understand the language used in the deed as provided by regulations including Law No. 30/2004 concerning Notary as last amended by Law No. 2/2014 on Amendments to the Law law No. 30/2004 on Notary, namely, the obligation to translate or to explain the contents of the deed in a language that the appearer understand prior to the signing. If notaries cannot translate or explain the document themselves, they may have it translated by sworn translators, and that the translations or explanations regarding the contents of the deed shall be clearly stated at the end of the document. For such a violation, the notary could be held accountable and should receive civil sanctions. The legal considerations of the judges at Denpasar High Court in their Decision No. 14/PDT/2013/PT.DPS are not in accordance with the applicable legislation at the time the deed of lease agreement was made