Peran organisasi perwakilan RI di luar negeri dalam upaya perlindungan buruh migran Indonesia studi kasus: perlindungan buruh migran Indonesia oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura = The role of indonesia s representatives abroad in an attempt to protect Indonesian migrant workers case study migrant workers protection by Indonesian Embassy in Singapore
| Main Author: | Fahira Yuliandri, author |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-3/20432089-S-Fahira Yuliandri.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Penelitian ini membahas mengenai peranan yang diselenggarakan oleh KBRI Singapura dalam upaya perlindungan buruh migran asal Indonesia di wilayah kerjanya, terkhusus yang bekerja pada sektor domestik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KBRI Singapura telah merealisasi dan merancang upaya perlindungan sesuai dengan yang dibutuhkan & diharapkan oleh para stakeholders. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa hambatan bagi KBRI Singapura untuk menjalankan perannya tersebut berasal dari rendahnya kompetensi buruh migran Indonesia, minimnya ketersediaan SDM, keterbatasan data BMI, dan pola komunikasi internal KBRI Singapura yang masih perlu dioptimalisasi. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> This research discusses about the role of Indonesian Embassy in Singapore in an attempt to assist and protect migrant workers who are particularly vulnerable to abuse, such as domestic workers. This is a qualitative research with a descriptive design. The data were collected by means of in-depth interview, observation, and document studies. The results show that Indonesian Embassy in Singapore plays a strong role and also has taken an active part in protecting migrant workers. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of awareness & knowledge of the migrant workers, limited Embassy?s human resources, unrecorded illegal entry, and ineffective internal communication