Implikasi penerapan teori pemisahan keuangan negara yang bersifat ekstensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara terhadap aktivitas bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero = Implication of extensive separation theory of state finance in act 17 2003 about state finance to the business activities of state owned enterprises soe in limited companies form/ Dien Mochammad Iqbal Agung Anugrah
| Main Author: | Dien Mochammad Iqbal Agung Anugrah, author |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
[Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia]
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-2/20411585-S59831-Diien Mochammad Iqbal.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan secara khusus yang berbentuk perseroan diharapkan memberi pemasukan yang signifikan bagi negara dari sektor usaha serta sarana memenuhi hajat hidup warga negara. Namun, di sisi lain adanya disharmoni terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga BUMN Persero tidak dapat secara optimal melakukan aktivitas usahanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperolah data sekunder dari literatur dan data-data terkait. Dari metodologi penelitian tersebut akan dihasilkan bentuk laporan yang akan bersifat eksploratoris fact-findings, dimana akan menunjukkan bukti bahwa hukum positif di Indonesia menyebabkan BUMN Persero tidak dapat melaksanakan aktivitas bisnisnya secara maksimal. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> State Owned Enterprise (SOE), specifically Limited Companies in form, are expected to give significant income for government from business sector and to fulfill people’s need. But, there is a disharmony on the regulation, so SOE cannot operate optimally. Research method used in this thesis is literature research to get secondary data from literatures and related data. From that research methodology, the result is exploratory fact-findings report, which will prove that regulation in Indonesia causes SOE cannot operate optimally.