Penerapan jangka waktu pelaksanaan lelang eksekusi oleh kreditor separatis setelah dimulainya keadaan insolvensi berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 758/Pdt.Sus/2012). = The enforcement of auction execution period of time pepetrated by secure after insolvet time in accordance with law number 37 year 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment (case study supreme court verdict number 758k/Pdt.Sus/2012)
| Format: | Masters Bachelors |
|---|---|
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-11/20403796-T43080-Dina Rezkyanti.pdf |
Daftar Isi:
- [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mempunyai 2 (dua) prosedur dan ketentuan yang berbeda khususnya tentang masa insolvensi. Penelitian ini membahas tentang penerapan ketentuan jangka waktu yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada kreditur separatis untuk melakukan eksekusi obyek jaminan debitur pailit. Jangka waktu eksekusi ini dibatasi selama 2 (dua) bulan dihitung dari terjadinya masa insolvensi. Pada ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang masa insolvensi ini terjadi saat pernyataan pailit yang diucapkan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang sedangkan pada ketentuan kepailitan masa insolvensi terjadi ketika tidak terjadi perdamaian pada saat rapat verifikasi piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan ini perlu diperhatikan oleh kreditur separatis agar tetap dapat melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminannya melalui lelang. Kesalahan dalam menentukan masa insolvensi ini akan mengakibatkan kreditor separatis tidak dapat menggunakan haknya., The Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment regulates both bankruptcy and the suspension of payment in Indonesia although these two legal matters have different procedures, particularly on insolvency time. This research examines the enforcement of provisions on the time period provided by thisact to start a public auction of collaterals of insolvent debtor by a secured creditor. The secured creditor have a limited time period (two months) during insolvency time starting from the occurrence of insolvency. According to the suspension of payment procedure, the insolvency time starts after the declaration of bankruptcy while the bankruptcy procedure states that the insolvency time occurs when debtors and creditors do not make any accordin creditors verification meeting Thus, secured creditors have to give attention to these issuesso they are able to execute their rights through auction within the specified time limit.The research used the normative juridical method by taking into account the prevailing regulations on the bankruptcy and the suspension of payment.Thewriter concludedthat secured creditors should ensure the time limit for auctioning the collaterals of the insolvent debtors during insolvency time in order to secure their rights. Failing to do so will result in the loss of the privilege right to auction debtor’s collaterals.]