Lihat Juga

• STUDI KASUS TERHADAP PUTUSANRNMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORRN14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIANRNUNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008RNTENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDENRNDAN WAKIL PRESIDEN
  oleh: Dian Ramadhani
  Terbitan: (2014)
• Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 32 Tahun 2004 ten
• Perbandingan sistem penghitungan kursi DPR antara UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD serta penerapannya dalam pemilu anggota DPR tahun 2009 dengan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD = A comparative of legislative seat distribution system of Act No. 10 2008 on the election of members of DPR, DPRD and DPD and application in the general election in 2009 and Act No. 8/2012 / Sudiyatmiko Aribowo
  oleh: Sudiyatmiko Aribowo, author
  Terbitan: (2013)
• Masalah independensi penyelenggara pemilu : sikap fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Demokrat dan pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum = Problem of independency of electoral commission : political stance of the fraction of National Mandate Party, fraction of Democrat Party and government discussion revision Act No. 22 year 2007 about electoral commission / Ganjar Pranowo
  oleh: Ganjar Pranowo, author
  Terbitan: (2013)
• Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar
  oleh: Vino Devanta Anjaskrisdanar, author
  Terbitan: (2014)