Analisis keterlambatan penetapan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (Perda APBD) Kota Bekasi tahun anggaran 2013 = The analysis of local government budget delay in Bekasi City fiscal year 2013
| Format: | Bachelors |
|---|---|
| Terbitan: |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-3/20387377-S55101-Ni'Matul Ma'Rifah.pdf |
Daftar Isi:
- [Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak daerah di Indonesia terlambat menetapkan APBD termasuk Kota Bekasi. Setiap tahun Kota Bekasi selalu terlambat menetapkan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013, yaitu:1) Adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD; 2) Adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat; 3) Belum ada sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah; 4) Belum adanya peran aktif eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperjelas pokok-pokok pikiran dewan, hak dewan, dan hasil reses dewan yang masuk ke dalam penganggaran serta memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD., Local Government budget is an annual financial of local government plan which is discussed by legislative and executive, determined no later than December 31 of the current budget year. In practice, Bekasi City experienced budget delay in 2013. This research used public policy and local budgeting theories. By using qualitative research methods with data collection techniques in-depth interviews and document studies for collecting the data. The results showed that the cause of the delay were: 1)The delay of General Budget Policies–Provisional Budget Priorities and Funding Levels (KUA-PPAS) discussion between legislative and executive budget committee will affect further processes; 2)The delay of local government budget plan evaluation that done by governor ; 3)The absence of punishment from central government regarding local government budget delay, and; 4)The local government that has not been active promoting local government budget punctually. The recommendation from this research are clarifying the legislative budget authority, the form of aspirations, the recess result that possesses into the budget, and give the punishment for the local government budget delay]