Masa iddah akibat pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum Islam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (analisis kasus putusan nomor 2390/pdt/g/2013/PA.Dpk dan nomor 0230/pdt/g/2007/PA.Wno) = Iddah period due to nullification of marriage in terms of islamic law marriage act number 1 of 1974 and compilation of islamic law (analysis of religious court s verdict number/2390/pdt/g/2013/PA.Dpk and number 0230/pdt/g/2007/PA.Wno) / Rizqo Ayu Garnasi

Main Author: Rizqo Ayu Garnasi, author
Format: Bachelors
Terbitan: , 2014
Subjects:
Daftar Isi:
  • <b>ABSTRAK</b><br> Putusnya perkawinan tentu akan mempunyai banyak akibat kepada para pihak. Salah satu akibatnya terhadap pihak perempuan adalah masa ‘iddah. Terhadap perkawinan yang dibatalkan di Pengadilan Agama Depok dan Wonosari dapat penulis teliti apakah masa ‘iddah akibat pembatalan perkawinan dapat diperhitungkan serta apakah Hakim Pengadilan Agama tersebut menerapkan ketentuan hukum mengenai masa ‘iddah dalam putusannya. Penulis akan menganalisis dengan mengacu kepada metode pendekatan yuridis normatif. Karena begitu penting ditetapkannya masa ‘iddah yang harus dijalankan oleh pihak perempuan setelah putus perkawinannya termasuk dari pembatalan perkawinan. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> The breakdown of marriage will certainly have a lot due to the parties. One of the women is a result of the waiting period. Against the marriage was canceled in Depok Religious Court and can Wonosari authors carefully whether the waiting period can be taken into account due to the cancellation of marriage and whether the judge courts for applying the legal provisions regarding the waiting period in its decision. The author will analyze with reference to the normative juridical approach. Because it is so important stipulation of the waiting period that must be taken by the woman after the break up of a marriage, including the nullification of the marriage.