Analisis Kebijakan Parkir untuk Meningkatkan Efektifitas Transport Demand Management (Studi Kasus Off-Street Parking di Kawasan Jalan MH Tahmrin, Jakarta) = Parking Policy Analysis for Improving the Effectiveness of Transport Demand Management (Case Study: Off-Street Parking alongside Thamrin Road, Jakarta)
| Main Author: | Achmad Izzul Warok |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Universitas Indonesia. Fakultas Teknik
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://localhost:8080/file?file=digital/20376990-T-Achmad Izzul.pdf |
Daftar Isi:
- Penelitian ini akan mengungkapkan keterkaitan kebijakan perparkiran yang bisa melengkapi penyediaan angkutan massal Transjakarta Busway serta penerapan electronic road pricing (ERP) dalam mereduksi tingkat kemacetan di Jakarta. Kebijakan pentarifan dan penyediaan lahan parkir merupakan bagian dari strategi Transportation Demand Management (Prayudiyanto dan Tamin, 2007), yang bisa mempengaruhi warga kota dalam menentukan jenis moda transportasinya. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan teknik stated preference survey dengan responden pengemudi mobil pribadi yang menggunakan fasilitas parkir dalam gedung (off-street parking) di Jalan Thamrin Jakarta untuk mengetahui tingkat Willingness to Pay (WTP) mereka. Analisis logit biner digunakan untuk menentukan utilitas dan probabilitas keputusan perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dari 95 responden yang berhasil menjawab kuesioner dengan benar, 51 diantaranya memperoleh kemudahan pembayaran tarif parkir, baik berupa parkir gratis maupun reimbursable payment dari kantornya. Sedangkan 44 responden menanggung sendiri biaya parkirnya. Nilai WTP untuk Kondisi A (existing condition) mencapai Rp 2.440, untuk Kondisi B (ada perbaikan fasilitas parkir) Rp 2.880, dan Kondisi C (terdapat perbaikan fasiltias parkir dan earmarking untuk angkutan massal) Rp 3.240. Agar peningkatan tarif parkir berdampak efektif terhadap pembatasan minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, diperlukan pengetatan peraturan penyediaan lahan parkir maupun perubahan sistem perpajakan parkir sehingga menjadi berorientasi nilai rupiah per lahan parkir yang disediakan.