Lihat Juga

• Masalah independensi penyelenggara pemilu : sikap fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Demokrat dan pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum = Problem of independency of electoral commission : political stance of the fraction of National Mandate Party, fraction of Democrat Party and government discussion revision Act No. 22 year 2007 about electoral commission / Ganjar Pranowo
  oleh: Ganjar Pranowo, author
  Terbitan: (2013)
• Peran fraksi DPR RI : studi kasus peran Fraksi PG, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP dalam penentuan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD = The role of the House of Representatives' Factions : case studies on PG, PKS, and PPP Factions' role on parliamentary threshold decision during discussion on bill on the Amendment to Law Number 10 of 2008 on Election of members of DPR, DPD, and DPRD
  Terbitan: (2013)
• peran Fraksi PG, Fraksi PKS dan Fraksi PPP dalam penentuan ambang batas Parlemen dalam pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DP, DPD dan DPRD = The role of the house of representatives factions case studies on PG, PKS and PPP Factions role on parliamentary threshold decision during discussion on bill on the amendment to law number 10 of 2008 on election of members of DPR , DPD and DPRD
  Terbitan: (2013)
• Perbandingan sistem penghitungan kursi DPR antara UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD serta penerapannya dalam pemilu anggota DPR tahun 2009 dengan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD = A comparative of legislative seat distribution system of Act No. 10 2008 on the election of members of DPR, DPRD and DPD and application in the general election in 2009 and Act No. 8/2012 / Sudiyatmiko Aribowo
  oleh: Sudiyatmiko Aribowo, author
  Terbitan: (2013)
• Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
  oleh: Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI. Sekretariat Jenderal