Pendaftaran tanah berdasarkan bukti jual beli berupa kwitansi pada masyarakat adat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan = Land registry with receipts as evidence on indigenous people in Land Agency Office Gowa District South Sulawesi Province / Eko Saputra
Main Author: | Eko Saputra, author |
---|---|
Format: | Masters Bachelors |
Terbitan: |
, 2014
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20364971-T39159-Eko Saputra.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Tesis ini membahas mengeni Jual beli hak atas tanah berdasarkan hokum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hokum adat dalam pandangan hokum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta solusi hokum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran dalam melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli berdasarkan hokum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT. Untuk Kantor Pertanahan berkewajiban untuk memberikan informasi serta penyuluhan tentang hokum tanah nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hokum dan agar masyarakat mengerti bagaimana system atau tata cara pendaftaran tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> This thesis discusses about sales and purchase of the rights of landaccording to customary law which those kind of law was the basis for the registration of land in South Sulawesi Province in Gowa District. This research are using research methods of normative research with qualitative approach, so therefore this research can provide an overview about the status of the sale and purchase of land made under the customary laws in Indonesiapositive law perspective and how its gives legal protection alsodispute settlement concerning to the previous of land right holders which experienced difficulties in land registration as a result of sales and purchase of land with customary law as it foundation, from this research were suggests thatthe sale and purchase of land rights should be done in the presence of PPAT. For the Land Agency Office is obliged to provide information and guidance about the national law of the land to the local community so that legal certainty can be assure and also in order for the community to understand how the system or the procedures for land registration as governed/regulated in Indonesia land law.