Pengaturan pengelolaaan kegiatan usaha hulu migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Regulation the upstream oil and gas business activities after the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 / Imran Ahmad
| Main Author: | Imran Ahmad, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20364904-T39207-Imran Ahmad.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk menyelenggarakan pengelolaaan usaha hulu migas. SKK Migas kemudian dibentuk untuk menggantikan BP Migas. Dalam penulisan ini Penulis akan mengacu pada Teori Hak Menguasai Negara dan pemikiran Konstitusi Ekonomi, untuk menganalisis dua pokok permasalahan menyangkut peran dan fungsi SKK Migas yang menggantikan tugas dan fungsi BP Migas dan bagaimana seharusnya bentuk pengaturan pengelolaan usaha hulu migas yang memperhatikan peran perusahaan negara. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulan bahwa peran dan fungsi SKK Migas pada dasarnya adalah sama dengan BP Migas yang telah dibubarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/20012. Hal tersebut terjadi karena SKK Migas diberi fungsi yang sama dengan tugas yang dimiliki oleh BP Migas, tugas BP Migas terdapat dalam Pasal 44 UU 22/2001 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dibentuknya SKK Migas untuk mengambil alih pengelolaan usaha hulu migas mengindikasikan tidak ada perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam migas. Pengelolaan sumber daya migas yang mengedepankan kepentingan nasional dan sejalan dengan pemikiran konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) adalah harus ada keberpihakan pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN) dengan menugaskan Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas. Dengan diberikannya kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas, Perusahaan Negara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> Constitutional Court Decision No 36 PUU X 20012 about judicial review 22 2001 Act led to BP Migas dissolved BP Migas otherwise violate the constitution because its presence causes the state to lose the right to control oil and gas resources Mastery of most major countries can be realized through the direct management of the state do with pointing or giving concessions to companies to conduct state pengelolaaan upstream oil and gas business Gas SKK then formed to replace BP Migas In this paper the author will refer to the State Master Rights Theory and Constitutional Economics thinking to analyze the two fundamental issues regarding the role and function of SKK Migas that replaces duties and functions of BP Migas and how it should shape the management of upstream oil and gas regulation that takes into account the role of state enterprises Methods This study uses normative legal research The collection of legal materials done with library research and tracking legislation as well as the judge 39 s decisions then analyzed descriptively The results of this study can be concluded that the role and function of SKK Migas is basically the same as BP Migas has been dissolved by the Constitutional Court Decision No 36 PUU X 20012 This happens because the SKK Migas given the same function as a task that is owned by BP Migas BP Migas duties contained in Article 44 of 22 2001 Act has been declared contrary to the Constitution of 1945 The establishment of SKK Migas to take over the management of upstream oil and gas indicate no substantial changes related to state control over the natural resources of oil and gas Management of oil and gas resources that puts the national interest and in line with the thinking of the economic constitution Article 33 of the 1945 Constitution is to be no concern of the government on the State Enterprise SOE to assign the State Company 39 s to manage the oil and gas resources With the granting of mining rights to the Company of the State to manage oil and gas resources the State Company may cooperate with third parties Keywords Upstream Oil and Gas SKK Migas the Constitutional Court Decision