Lihat Juga

• Kedudukan penjamin perorangan dalam kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = The status of personal guarantor in the bankrupcy in accordance of law number 37 of 2004 concerning of paying debt obligation
  oleh: Nico Matelesi, author
  Terbitan: (2015)
• Analisis mengenai peranan kurator dalam kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
  oleh: Jimmy Firmansyah, author, et al.
  Terbitan: (2005)
• Analisis Ketentuan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Hukum Kepailitan Lintas Batas (Cross Border Bankruptcy): Tinjauan Hukum atas UU No. 37 Tahun 2004
  oleh: Zulhansyah Caesar, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• Tinjauan hukum terhadap penerapan instrumen hukum internasional dalam pengaturan kepailitan lintas batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang = Juridicial review on application of international law instrument in cross-border insolvecy regulation in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, South Korea, and Japan
  Terbitan: (2011)
• Kepastian hukum eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan/PKPU dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi kreditor separatis = The legal certainty of mortgage execution based on law no 4 of 1996 regarding mortgage rights and law no 37 of 2004 regarding bankruptcy law and suspension of payment in creating legal protection for secure creditor
  oleh: Dinda Anggiagita, author
  Terbitan: (2014)