Analisis kebijakan parliamentary threshold (PT) 3,5 % pada UU Pemilu no. 8 tahun 2012 dalam sistem multi-partai dan sistem presidensial di Indonesia = Parliamentary policy analysis threshold (PT) 3,5% on Election Law no. 8 of 2012 in the multi-party system and presidential system in Indonesia / Marpaung, Christian Marides
| Main Author: | Marpaung, Christian Marides, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20349919-T35619-Christian Marides Marpaung.pdf |
| ctrlnum |
20349919 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Analisis kebijakan parliamentary threshold (PT) 3,5 % pada UU Pemilu no. 8 tahun 2012 dalam sistem multi-partai dan sistem presidensial di Indonesia = Parliamentary policy analysis threshold (PT) 3,5% on Election Law no. 8 of 2012 in the multi-party system and presidential system in Indonesia / Marpaung, Christian Marides</title><creator>Marpaung, Christian Marides, author</creator><type>Thesis:Masters</type><place/><publisher/><date>2013</date><description><b>ABSTRAK</b><br>
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk UU Pemilu yang dihasilkan oleh
DPR RI dan pemerintah. Sebagai landasan hukum Pemilu tahun 2014 DPR-RI telah
mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang merupakan perubahan
terhadap UU No.10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 Tahun 2012. Ada empat isu krusial
yang muncul dalam pembahasan UU Pemilu ini yaitu: Pertama, Besaran daerah
pemilihan, mengingat beberapa partai politik ingin memperkecil angkanya; Kedua,
formula alokasi kursi partai politik; Ketiga, formula penetapan calon terpilih; Keempat,
ambang batas perwakilan atau Parliamentary Threshold (PT). Setelah melewati proses
argumentasi dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Pansus UU Pemilu, fraksi-fraksi
belum menemukan titik temu kesepakatan tentang empat poin krusial pada RUU
Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Akhirnya proses pengesahan dilakukan melalui
voting sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di DPR-RI. Melalui proses
voting dalam Rapat Paripurna, DPR RI akhirnya menyepakati empat poin krusial dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 2012 salah satunya adalah peningkatan angka Ambang
Batas Parlemen PT (Parliementary Threshold) dari 2,5 % menjadi 3,5 % yang berlaku
secara nasional. Khusus untuk kenaikan Ambang batas parlemen, voting dilakukan
setelah sebelumnya terjadi loby antar fraksi-fraksi setelah sebelumnya terjadi perbedaan
konfigurasi prosentasi kenaikan angka Ambang batas parelemen ini dari 2,5 % - 5%.
Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa terjadi
kenaikan terhadap ambang batas parlemen dan juga ingin mengetahui dan menganalisa
kebijakan PT (Parliamentary Threshold) sebagai bagian dari sistem pemilu. Sebagai
pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik Alan Ware, teori pemilu
Arendt Lijphart, teori parlementarian Arend Lijphart dan teori analisa kebijakan publik
William N.Dun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik
analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan mengumpulkan data-data administratif dan wawancara mendalam dengan pihakpihak
yang terkait. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan
ini masih mencerminkan proses demokrasi yang semu dan pragmatisme fraksi-fraksi
dari partai politik yang ada di parlemen. Kenaikan PT harusnya dilakukan melalui
proses pengkajian akademis secara mendalam dengan melibatkan para pihak yang
kompeten dan lebih visioner sehingga proses demokrasi di Indonesia terus berjalan ke
arah yang lebih baik
<hr>
<b>ABSTRACT</b><br>
This research is motivated by the Election Law products that produced by the House of
Representatives and the government. As the legal basis for election in 2014 the House
of Representatives has passed the Bill which is an amendment to the Electoral Act No.
10 of 2008 into Act No. 8 Year of 2012. There are four crucial issues that emerged in
the discussion of the election law : First, the magnitude of electoral districts, remember
some political parties want to reduce the numbers; Second, political party seat allocation
formula; Third, the formula determining the candidate elected; Fourth, the threshold
representation or Parliamentary Threshold (PT). After passing the arguments in
meetings held by the Special Committee of the Election Law, the factions have not
found common ground on a four-point agreement on the crucial Bill Law No. 10 of
2008. Finally the ratification process through voting conducted in accordance with the
decision-making mechanism in the House of Representatives. Through the process of
voting in the plenary session, the House of Representatives finally agreed on four
crucial points in the Law No. 8 In 2012, one of which is the increasing number of
Parliamentary Threshold PT (Parliamentary Threshold) from 2.5% to 3.5% which
applies nationally. Specifically to increase the parliamentary threshold, after the voting
is done before going on lobbying between the factions after previously occurred
configuration differences percentage rise in the parelemen threshold of 2.5% - 5%.
This study was therefore conducted to seek answers as to why there is an increase of the
threshold of parliament and also wanted to know and analyze the policy PT
(Parliamentary Threshold) as part of the electoral system. As a theoretical foundation,
this study uses the theory of Alan Ware political parties, election theory Arendt
Lijphart, Arend Lijphart parlementarian theory and the theory of public policy analysis
William N.Dun. This study used qualitative methods, while data analysis using
descriptive analysis. Data was collected by collecting administrative data and in-depth
interviews with relevant parties. Field findings indicate that the process of policy
formulation is still reflecting the democratic process and the apparent pragmatism
fractions of political parties in the parliament. The increase in PT should be done
through a process of academic study in depth with the parties involved is more
visionary and competent so that the democratic process in Indonesia continued to walk
towards the better.</description><subject>Elections</subject><identifier>20349919</identifier><source>http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20349919-T35619-Christian Marides Marpaung.pdf</source><recordID>20349919</recordID></dc>
|
| format |
Thesis:Masters Thesis Thesis:Bachelors |
| author |
Marpaung, Christian Marides, author |
| title |
Analisis kebijakan parliamentary threshold (PT) 3,5 % pada UU Pemilu no. 8 tahun 2012 dalam sistem multi-partai dan sistem presidensial di Indonesia = Parliamentary policy analysis threshold (PT) 3,5% on Election Law no. 8 of 2012 in the multi-party system and presidential system in Indonesia / Marpaung, Christian Marides |
| publishDate |
2013 |
| topic |
Elections |
| url |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20349919-T35619-Christian Marides Marpaung.pdf |
| contents |
<b>ABSTRAK</b><br>
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk UU Pemilu yang dihasilkan oleh
DPR RI dan pemerintah. Sebagai landasan hukum Pemilu tahun 2014 DPR-RI telah
mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang merupakan perubahan
terhadap UU No.10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 Tahun 2012. Ada empat isu krusial
yang muncul dalam pembahasan UU Pemilu ini yaitu: Pertama, Besaran daerah
pemilihan, mengingat beberapa partai politik ingin memperkecil angkanya; Kedua,
formula alokasi kursi partai politik; Ketiga, formula penetapan calon terpilih; Keempat,
ambang batas perwakilan atau Parliamentary Threshold (PT). Setelah melewati proses
argumentasi dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Pansus UU Pemilu, fraksi-fraksi
belum menemukan titik temu kesepakatan tentang empat poin krusial pada RUU
Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Akhirnya proses pengesahan dilakukan melalui
voting sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di DPR-RI. Melalui proses
voting dalam Rapat Paripurna, DPR RI akhirnya menyepakati empat poin krusial dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 2012 salah satunya adalah peningkatan angka Ambang
Batas Parlemen PT (Parliementary Threshold) dari 2,5 % menjadi 3,5 % yang berlaku
secara nasional. Khusus untuk kenaikan Ambang batas parlemen, voting dilakukan
setelah sebelumnya terjadi loby antar fraksi-fraksi setelah sebelumnya terjadi perbedaan
konfigurasi prosentasi kenaikan angka Ambang batas parelemen ini dari 2,5 % - 5%.
Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa terjadi
kenaikan terhadap ambang batas parlemen dan juga ingin mengetahui dan menganalisa
kebijakan PT (Parliamentary Threshold) sebagai bagian dari sistem pemilu. Sebagai
pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik Alan Ware, teori pemilu
Arendt Lijphart, teori parlementarian Arend Lijphart dan teori analisa kebijakan publik
William N.Dun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik
analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan mengumpulkan data-data administratif dan wawancara mendalam dengan pihakpihak
yang terkait. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan
ini masih mencerminkan proses demokrasi yang semu dan pragmatisme fraksi-fraksi
dari partai politik yang ada di parlemen. Kenaikan PT harusnya dilakukan melalui
proses pengkajian akademis secara mendalam dengan melibatkan para pihak yang
kompeten dan lebih visioner sehingga proses demokrasi di Indonesia terus berjalan ke
arah yang lebih baik
<hr>
<b>ABSTRACT</b><br>
This research is motivated by the Election Law products that produced by the House of
Representatives and the government. As the legal basis for election in 2014 the House
of Representatives has passed the Bill which is an amendment to the Electoral Act No.
10 of 2008 into Act No. 8 Year of 2012. There are four crucial issues that emerged in
the discussion of the election law : First, the magnitude of electoral districts, remember
some political parties want to reduce the numbers; Second, political party seat allocation
formula; Third, the formula determining the candidate elected; Fourth, the threshold
representation or Parliamentary Threshold (PT). After passing the arguments in
meetings held by the Special Committee of the Election Law, the factions have not
found common ground on a four-point agreement on the crucial Bill Law No. 10 of
2008. Finally the ratification process through voting conducted in accordance with the
decision-making mechanism in the House of Representatives. Through the process of
voting in the plenary session, the House of Representatives finally agreed on four
crucial points in the Law No. 8 In 2012, one of which is the increasing number of
Parliamentary Threshold PT (Parliamentary Threshold) from 2.5% to 3.5% which
applies nationally. Specifically to increase the parliamentary threshold, after the voting
is done before going on lobbying between the factions after previously occurred
configuration differences percentage rise in the parelemen threshold of 2.5% - 5%.
This study was therefore conducted to seek answers as to why there is an increase of the
threshold of parliament and also wanted to know and analyze the policy PT
(Parliamentary Threshold) as part of the electoral system. As a theoretical foundation,
this study uses the theory of Alan Ware political parties, election theory Arendt
Lijphart, Arend Lijphart parlementarian theory and the theory of public policy analysis
William N.Dun. This study used qualitative methods, while data analysis using
descriptive analysis. Data was collected by collecting administrative data and in-depth
interviews with relevant parties. Field findings indicate that the process of policy
formulation is still reflecting the democratic process and the apparent pragmatism
fractions of political parties in the parliament. The increase in PT should be done
through a process of academic study in depth with the parties involved is more
visionary and competent so that the democratic process in Indonesia continued to walk
towards the better. |
| id |
IOS18064.20349919 |
| institution |
Universitas Indonesia |
| institution_id |
51 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Indonesia |
| library_id |
492 |
| collection |
Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia |
| repository_id |
18064 |
| city |
KOTA DEPOK |
| province |
JAWA BARAT |
| repoId |
IOS18064 |
| first_indexed |
2022-12-13T09:10:59Z |
| last_indexed |
2022-12-13T09:10:59Z |
| recordtype |
dc |
| merged_child_boolean |
1 |
| _version_ |
1752201759950897152 |
| score |
17.538404 |