Analisis hukum upaya pengembalian aset (asset recovery) hasil korupsi di luar negeri = Legal analysis of asset recovery effort from corruption in abroad / Chitraning Widhianindya
| Main Author: | Chitraning Widhianindya, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20349119-T35414-Chitraning Widhianindya.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri adalah prioritas utama untuk dikejar oleh Pemerintah RI, KPK, PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka mengembalikan kerugian negara karena para pejabat korup menyamarkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui mekanisme pencucian uang, sehingga sulit untuk ditelusuri, dibekukan, dan disita. Untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri, maka pemerintah RI dan KPK menjalin kerjasama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) sebagaimana mengacu pada Pasal 46 UNCAC. Indonesia mempunyai Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, tetapi kelemahannya adalah tidak mengatur secara rinci mengenai sharing fee forfeiture dan asset management, sehingga kedua hal iu menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah RI dalam menjalin MLA dengan negara lain. Kemudian, mekanisme pengembalian aset hasil korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 UNCAC, terutama perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB) atau perampasan aset in rem, yang merupakan paling efektif untuk mengembalikan aset-aset tersebut. Tetapi, hambatan-hambatan dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri sering dihadapi pemerintah RI dan KPK, seperti kinerja penegak hukum tidak maksimal, MLA ditolak karena alasan penerapan hukuman mati di negara yang dimintakan MLA, perbedaan sistem hukum dan legal proceedings, beberapa negara yang tidak menegakkan anti money laundering, dan lain-lain. Dikarenakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mampu mendukung pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri, oleh karena itu, seharusnya pemerintah RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana di luar negeri, khususnya tahap-tahap pengembalian aset, kerjasama internasional, badan pengelola aset, dan lain-lain. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> Recovering assets from corruption in aboard is a top priority to being chased by the Government of Indonesia, KPK, and PPATK to recover state losses because of corrupt officials disguising assets proceeds of corruption in aboard through money laundering mechanisms, making it difficult to trace, frozen and seized. To maximize the efforts in recovering assets from corruption in aboard, the government of Indonesia and KPK to establish international cooperation through the Mutual Legal Assistance (MLA) as referred to in Article 46 of UNCAC. Indonesia has Law No. 1/2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, but the weakness is not set in detail regarding the sharing fee forfeiture and asset management, so that both are became an obstacle for the government of Indonesia in establishing MLA with other countries. Then, a mechanism to recover assets from corruption cases under Article 51 through Article 57 of UNCAC, especially confiscation of assets without a criminal conviction (NCB) or confiscation of assets in rem, which is the most effective way to restore these assets. However, the obstacles in recovering assets from overseas corruption in government, and often facing KPK, such as the performance of law enforcement is not maximal, MLA rejected the application of the death penalty for reasons for which a MLA in the state, the legal system and legal differences proceedings, some states not enforce anti-money laundering, and others. Due to the Law on Corruption Eradication and Prevention Act and Anti-Money Laundering unable to support the return of proceeds of corruption assets abroad, therefore, the Indonesian government should immediately pass Draft Law of Asset Confiscation asset recovery efforts to maximize the the proceeds of crime abroad, particularly the stages of asset recovery, international cooperation, asset management agencies, and others.