Kesetaraan nilai suara pemilih dalam sistem penghitungan suara pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2009 = Implementation of one vote one value principle in the vote counting procedure of the 2009 National House of Representative General Election / Ahsanul Minan
| Main Author: | Ahsanul Minan, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Univerisitas Indonesia
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20349094-T35726-Ahsanul Minan.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Tesis ini membahas tentang penerapan asas opovov dan proporsionalitas dalam penghitungan suara dan perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2009. Penelitian ini sangat menarik karena metode penghitungan suara pada Pemilu tahun 2009 memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, dengan mengintrodusir penghitungan kursi dalam 4 tahap dengan tujuan untuk mencapai proporsionalitas hasil pemilu. Di sisi lain, hingga saat ini belum terdapat penelitian dari sisi hukum dan politik mengenai hal ini. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan melacak penerapan asas opovov dan proporsionalitas terhadap norma dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, Putusan MA mengenai uji materiil terhadap Peraturan KPU, dan Putusan MK terkait pengujian undang-undang Pemilu, serta melakukan kajian perbandingan terhadap sistem pemilu di Denmark yang juga menerapkan sistem pemilu proporsional. Hasil penelitian menemukan bahwa alih-alih menghasilkan proporsionalitas, metode penghitungan suara tersebut justru menghasilkan terlanggarnya asas opovov dan menyebabkan munculnya disproporsionalitas, terutama dalam penghitungan tahap ketiga. Hasil penelitian ini menyarankan penggunaan modified proportional systems untuk mendorong tercapainya hasil pemilu yang proporsional, dengan membagi kursi DPR RI menjadi 2 bagian yakni kursi konstituensi, dan kursi kompensasi. Kursi konstituensi diperebutkan di tingkat dapil, sedangkan kursi kompensasi diperebutkan di tingkat nasional. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> This thesis focuses on the application of the one person one vote one velue (opovov) and proportionality principles at the votes counting and seats distribution systems in the 2009 General Election. This study is very interesting because the method of vote counting in the election of 2009 had a fundamental difference compared with previous elections, which introduced seats distribution systems into 4 stages with the aim of achieving proportionality of election results. On the other hand, there has been no legal and political study on this. This is a normative legal study. It done by tracking the implementation of the opovov and proportionality principles and norms in the election law, KPU regulation, the Supreme Court Decision regarding judicial review of the KPU Regulation, and the Constitutional Court's decision related to constitutional review on the respective election law, and also comparative studies of the electoral system in Denmark which is also implementing the proportional system. The results found that instead of generating proportionality, the counting method would result in violation of the principle of opovov, and led to the disproportional result, especially in the third stage. Results of this study suggest the use of modified proportional systems to encourage the achievement of the proportional election results, by dividing the House of Representatives seats into 2 parts namely the constituency seat and the compensation seats. The constituency seats contested at the level of constituencies, while the compensation seats contested at the national level.