Analisis pertanggungjawaban pidana dalam hal pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media cetak = Analysis criminal responsibility in terms of the news that indicated libel done by press print media / Nurmala Sari
| Main Author: | Nurmala Sari, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20337434-T33743-Nurmala Sari.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pers media cetak terhadap pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik ditinjau dari UU Pers dan KUHP, hak jawab yang dilakukan oleh pers media cetak, dan pemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber pada bahan pustaka atau data-data sekunder dan wawancara terhadap narasumber sebagai penunjang data sekunder. Pertanggungjawaban pers menurut hukum positif di Indonesia terdapat dua sistem yaitu sistem KUHP dan UU Pers. KUHP menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan dan sistem menurut UU Pers dapat dilihat berdasarkan UU lama dan baru. Berdasarkan UU lama yaitu UU nomor 11 tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1967 dan UU No. 21 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, menganut sistem pertanggungjawaban fiktif dan successif (urutan atau air terjun (water fall system)), sedangkan berdasarkan UU baru yaitu UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, memakai sistem pertanggungjawaban fiktif yang menempatkan bidang usaha dan bidang redaksi yang akan bertanggungjawab bila terjadi tindak pidana pers. Cara penyelesaian terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik dapat dilakukan dengan menggunakan Lembaga Hak Jawab sebagaimana diatur dalam pasal 15a UU No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers serta Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik. Terhadap efektifitas hak jawab ini terdapat dua pandangan berbeda, pendapat pertama menyatakan Hak Jawab sifatnya alternatif, artinya walaupun Hak Jawab tidak digunakan namun pihak yang dirugikan tetap tidak kehilangan haknya untuk melakukan tuntutan pidana maupun perdata. Pendapat kedua menyatakan hak jawab wajib digunakan sebelum mengajukan tuntutan atau gugatannya kepengadilan karena hak menggugat belum muncul sebelum dilaksanakannya hak jawab. Dalam pers, asas praduga tidak bersalah bermakna tidak boleh menghakimi dalam semua kasus pemberitaan. Pers tidak boleh menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang tetap. Kewenangan pers dalam hal ini hanyalah terbatas pada penyampaian fakta atau kenyataan bahwa “menurut pengadilan” orang tersebut bersalah, namun stempel kesalahannya sendiri bukanlah dari pers. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> This thesis discusses the responsibility of the news print media press that indicated the existence of the offense libel in terms of the Press Law and the Penal Code, the right of reply a made by the print press and news which can be categorized as a violation of the presumption of innocence. The research method used is normative which is based on library materials or secondary data and interviews of the informant as supporting secondary data. Responsibility the press by positive law in Indonesia, there are two systems, namely systems Penal Code and the Press Law. Penal Code adopts the inclusion and responsibility systems under the Press Law can be seen by the old and new law. Under the old law, namely Law number. 11 of 1966 as amended by Act number. 4 of 1967 and Law number. 21 of 1982 on Basic Provisions of Press, is adopting a fictitious responsibility and successif (sequence or waterfall (water fall system)), while the new law is based on Law number 40 of 1999 on Press, using fictitious responsibility system that puts the field business and editorial fields that will be responsible in the event of criminal offenses committed by the press. How resolution against libel can be performed using Right of Reply Institutions as stipulated in article 15a of Law number. 21 of 1982 on Basic Provisions of Press and Article 5, paragraph (2) of Law number. 40 of 1999 on Press and Article 11 of the Code of Journalistic Ethics. The effectiveness of the right of reply, there are two different views,The first opinion expressed Right of Reply of its alternatives, meaning that although the Right of Reply is not used, but the injured party still does not lose its right to conduct criminal or civil charges. The second opinion states the right of reply shall be used before submitting a claim or lawsuit to court for the right to sue has not appeared before the implementation of the right of reply. In press the presumption of innocence means should not be judge in all cases of the news. Press should not declare someone guilty before a court decision remains. The authority of press in this case is limited to the submission of the fact or the fact that "according to the court" the person is guilty, but the stamp itself is not the fault of press