Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 = Political laws legislator to creates Regulation No. 8 tahun 2011 about the Constitutional Court : case study Decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-IX/2011 / Manurung, Paulus Genhard
| Main Author: | Manurung, Paulus Genhard, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20335839-T32530-Paulus Genhard Manurung.pdf |
Daftar Isi:
- <b><ABSTRAK</b><br> Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalam pembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalah terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif. Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan Undang Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa interaksi politik dalam legislasi undang-undang tersebut mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis. Elitisme legislasi tentu tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, nilai dasar Pancasila, amandemen UUD Tahun 1945, dan keinginan masyarakat. Hasil penelitian menyarankan agar keadilan substantif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan prosedural serta perlu dilakukan perubahan berupa perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> This thesis discusses the political laws legislator to creates legislation about The Constitutional Court in order to realize the ideals of the Rule of Law in which one prerequisite is the establishment of an independent judiciary and responsible. The study was a normative legal studies with a descriptive design. Based on the description of research finding and the analysis, it can be concluded that the political interaction in the legislation of regulation No. 8 Tahun 2011 in that political interaction in Regulation legislation reflects the elite/oligarchic democracy. That elitism of Local Regulation legislation is surely not in accordance with the basic principle of democracy, the basic values of Pancasila, 1945 Constitution amendment, and public wish. The results suggested that Justice Substantive justice can be achieved without neglecting the necessary procedural changes in the form of improvements in the law relating to the task of the constitutional court as the guardian of the constitution.