Politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah: studi tentang Qanun dan peraturan daerah berbasis keagamaan = Political law of local regulation legislation: study of Qanun and local regulation based on religion / Lina Widiyastuti
| Main Author: | Lina Widiyastuti, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20329511-T 32957-Lina Widyastuti.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Tesis ini membahas tentang politik hukum dalam proses pembentukan Qanun dan Peraturan Daerah Berbasis Keagamaan. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penulis akan menggunakan dua bentuk metode, yakni penelitian studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perspektif politik, hukum dan sosio-legal dengan menguji dan menganalisis arah kebijakan pembentukan hukum dalam proses legislasi di daerah. Proses pembentukan in casu Peraturan Daerah juga tidak dapat menafikan pengaruh politik. Hipotesa yang ingin dikaji dalam tesis ini adalah jika konfigurasi politik yang dianut demokratis maka dalam proses legislasinya akan memberi spektrum yang luas (public sphere) dan peranan optimal partisipasi kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Sebaliknya, jika konfigurasi politiknya bersifat otoriter, maka peranan dan partisipasi masyarakat dalam legislasi relatif kecil. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> This thesis discusses political law of Local Regulation legislation process. This thesis applies the method of normative legal writing, the author will use two forms of the method, the library research and field research. The research approach taken in this paper is the approach of political, law and sosio-legal perspectives, which examined the relationship betwen politic and law, legal policy of law that would be applied in the aspect of local regulation legislation. The hypotheses are proposed in this thesis based on two focus : if the configuration of the political was democratic determination in the process of legislation will provide space and the role of optimal participation of social groups and individuals in society. Conversely, if the political configuration was an authoritarian, the role and public participation in legislation is relatively limited to a narrow policy spectrum.