Analisis implementasi kebijakan pembangunan di Entikong sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) = Analysis of the implementation of development policies in Entikong as National Strategic Activity Center (PKSN)/ Dyah Sulistyaningsih
| Main Author: | Dyah Sulistyaningsih, author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20329177-T 32774-Dyah Sulistyaningsih.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Kecamatan Entikong adalah salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang akan menjalankan fungsi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan selain fungsi penjagaan pertahanan dan keamanan karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Sebagai pusat pertumbuhan, Entikong diharapkan dapat dijadikan pilot project pembangunan kawasan perbatasan yang kemudian menjadi rujukan bagi wilayah PKSN yang lain. Namun sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan, wilayah yang memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi pertama di Indonesia ini masih jauh tertinggal dari Malaysia. Artinya pembangunan yang dilakukan belum mampu mewujudkan semangat pertumbuhan dan pemerataan, bahkan patut disayangkan bahwa masih ada desa-desa yang terisolir di wilayah Entikong. <br><br> Untuk menemukenali permasalahan yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan di Entikong dan kawasan sekitarnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif dan sarana wawancara, dilakukan dengan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang digagas oleh Mazmanian dan Sabatier. Melalui analisa kondisi faktual variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat dianalisa permasalahan mendasar yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembangunan di Entikong,. <br><br> Hasil studi menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan terganjal pada kebijakan yang saling berbenturan, ketiadaan pedoman baku untuk penataan program-program pembangunan di lapangan, pelaksanaan program pembangunan yang parsial, kurang terpadu dan belum berkesinambungan akibat alokasi anggaran yang tersebar dan keragaman kebijakan antar instansi. Maka perlu ada pembenahan di banyak lini, mulai dari penetapan peraturan yang menjadi landasan hukum yang mengikat seluruh stakeholder di kawasan perbatasan, hingga pembenahan pola interaksi antar instansi dan teknis penganggaran. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> Sub district of Entikong is a region which had been decided as Center for National Strategic Activity (PKSN) has functions as growth center of border area and security and defense keeping because, directly, it is bordered with Malaysia, neighboring country. Then, as growth center, Entikong is wished to be development pilot projec of area, subsequently, it may become reference for other PKSN. Unfortunately, as benchmarks of successful development at border area, in which there is first and formal Cross Border Inspection Post (PPLB) in Indonesia, so far it is still leaven from Malaysia. It means that development having been implemented there it had not be able to manifest growth and equality spirit, and even there are some isolated villages. <br><br> To find out problem resulting in the delay growth at Entikong and surrounding, it had been conducted research with qualitative and interview approach by identifying variable influencing policy implementation process by both Mazmanian and Sabatier. By analyzing condition of those factual variables, wishfully, it may be able to analyze basic problems as barriers of development policy implementation at Entikong, as well as solution of them. <br><br> Study results had indicated that process of policy implementation is hampered with cross collision policy, no standard guidance for arranging developmental program in site, partial developmental program implementation, less integration and inconsistency as result of spread budged allocation and varied-inter institution policy. However, it is necessary to manage numerous lines, from regulations passage as basic and law and binding all stakeholders at border area through both inter institution interaction model and budgeting technique.