Penerapan asas itikad baik pada pendaftaran dan penggunaan merek / Iva Shofiya
| Main Author: | Iva Shofiya, author |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
, 2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20324807-S24254-Iva Shofiya.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Geliat pertumbuhan ekonomi semakin hari semakin kompetitif. Setiap pengusaha berusaha menjadi pemenang dalam kompetisi mendapatkan konsumen guna mencapai kesuksesan dalam pendapatan. Dengan adanya kompetisi menyebabkan usaha menjadi lebih berkembang, sehingga setiap pengusaha berusaha memenangkan kompetisi yang ada. <br><br> Adanya merek terhadap suatu produk barang/jasa inilah yang menjadikan ajang persaingan dari pengusaha untuk memasarkan produknya. Hal ini kerap kali memunculkan adanya persaingan yang tidak sehat diantara para pengusaha dalam penggunaan merek pada produk barang atau jasa yang diproduksinya. Antara lain dengan memalsu, meniru, ataupun membonceng reputasi dari suatu merek dari produk barang/jasa yang telah dikenal baik oleh konsumen guna mendapatkan keuntungan yang semuanya itu merupakan hal yang tidak baik/tidak etis. <br><br> Pendaftaran dan penggunaan merek yang didasari dengan itikad tidak baik selayaknya tidak mendapatkan perlindungan, sehingga banyak sengketa yang timbul diakibatkan adanya penyimpangan terhadap asas itikad baik. Sedangkan pendaftaran dan penggunaan merek didasari dengan itikad baiklah yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. <br><br> Melalui skripsi ini penulis melakukan pembahasan bagaimana sebuah kompetisi dibidang merek yang mengakibatkan adanya penyimpangan asas itikad baik dan menimbulkan sengketa merek. Bagaimana penerapan peraturan hukum merek di Indonesia dalam mengantisipasi timbulnya pelanggaran dibidang merek. <br><br> Penulis berusaha menjelaskan mengenai permasalahan ini dengan mencoba melihat pada praktek yang terjadi pada Direktorat Merek yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dibawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.